Daftar Tulisan
Arsip Tulisan
Statistik Kunjungan
  • 380566Total Pengunjung:
  • 63Hari ini:
  • 146Kemarin:
  • 2Online:
Panel Login
Komentar Terkini

    Selamat Datang di www.FitrianyGustariny.com || Website Pribadi Ir. Fitriany Febby Adiana Gustariny, SE, MP, M.Pd.E (Guru SMA Negeri 2 Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)

    Catatan Penyuluhan Hukum 1:  Korupsi

    A.Pengantar

    “Apakah Definisi Aparat  yang Bersih dan Berwibawa?”, demikian pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Mardanus, SE, SH selaku nara sumber dengan judul tentang KORUPSI sebagai pembuka kegiatan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM BAGI PARA KEPALA SMA/SMK DAN BENDAHARA SEKOLAH se Kabupaten Tanah Datar.  Adapun Mardanus, SE, SH adalah nara sumber pertama pada program kegiatan ini.  Penyuluhan Hukum ini diselenggarakan oleh  Tim Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri (TIM LUHKUM/PENKUM KEJARI ) BATU SANGKAR,  yang dilaksanakan  di SMK Negeri  2 Batusangkar  pada hari Rabu 25 Mei 2016.

    Penyampaian Materi "Korupsi" oleh Bapak Mardanus, SE, SH  TIM LUHKUM/PENKUM KEJARI BATU SANGKAR (SMK Negeri  2 Batusangkar, Rabu 25 Mei 2016)

    Penyampaian Materi “Korupsi” oleh Bapak Mardanus, SE, SH TIM LUHKUM/PENKUM KEJARI BATU SANGKAR (SMK Negeri  2 Batusangkar, Rabu 25 Mei 2016)

    Hal apa saja yang  disampaikan oleh Bapak Mardanus, SE, SH secara lengkap dapat dibaca pada bahan presentasi  yang beliau sampaikan. Selanjutnya, dari bahan presentasi  tersebut hal-hal  atau bagian-bagian mana yang menurut penulis penting maka penulis salin atau ambil intisarinya dan penulis upload di website penulis dan tentunya dengan maksud dibagikan khusus untuk  teman-teman guru/pihak sekolah agar pihak sekolah dapat memehami seluk beluk hukum, terutama tentang “korupsi”.  Dan apa isinya silahkan baca paparan di bawah ini.

     
    B. Isi Penyuluhan Hukum

    1. Apakah Definisi Aparat  yang Bersih dan Berwibawa??

    Definisi Aparat yang bersih dapat disamakan dengan definisi Penyelenggara Negara yang bersih dalam Pasal 1 angka 2 UU. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme :

    “ Penyelenggara Negara (yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif) yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN, serta perbuatan tercela lainnya”

     
    Apakah Pengertian Berwibawa?

    Dalam Kamus Besar Indonesia : Mempunyai wibawa (sehingga disegani dan dipatuhi) (http://www.kamusbesar.com/43587/berwibawa)

    Ber-Wibawa memiliki filosofi disegani dan dihormati, bukannya ditakuti oleh karena kekuatan, kekuasaan maupun kekayaan tetapi karena mampu tampil sebagai teladan, berprestasi dan mengayomi serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. (http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/3840)

     
    3. Aparat  yang Bersih Melahirkan Wibawa/Menjadi Berwibawa

    Q : Apa saja yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah agar menjadi aparat yang bersih?

    A :  Aparat  menaati Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yaitu dalam penyelenggaraan pemerintah mengacu :
    -Asas Kepastian Hukum
    -Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
    -Asas Kepentingan Umum
    -Asas Keterbukaan
    -Asas Proporsionalitas
    -Asas Profesionalitas
    -Asas Akuntabilitas

    Aparat Melaporkan Harta kekayaannya (LHKPN) Pasal 5 angka 2, 3 UU No. 28 Tahun 1999

    Aparat menaati ketentuan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi

    Aparat menaati ketentuan PP. No. 53  Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh PNS

     
    4.Apa Yang Dimaksud Dengan Korupsi

    a.Secara Arfiah kata korupsi berarti ;
    -Kebusukan
    -Keburukan
    -Kebejatan
    -Ketidakjujuran
    -Dapat disuap
    -Tidak Bermoral

    b.Menurut Fockema Andreae :kata KORUPSI berasal dari kata latin “ corruptio atau corruptus“

    c.Menurut  Syed Hussein Alatas :
    Istilah Korupsi mencakup 3 penomena yaitu : Penyuapan (Biriberi), Pemerasan (extortion) dan Nepotisme yang ketiganya dikaitkan dengan penempatan kepentingan publik dibawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma2

    5.Sebab-sebab Terjadinya Korupsi :

    a.Adapun sebab-sebab terjadinya korupsi:

    1) Kurangnya gaji / pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari semakin meningkat

    2) Pola hidup yang konsumtif

    3) Mentalitas pejabat / aparatur penyelenggara pemerintahan yang kurang baik

    4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi
    -Dalam meminta pelayanan kepada pejabat    penyelenggara negara
    -Dalam melaporkan tindak pidana korupsi dilakukan pejabat

    5) Masih lemahnya perangkat hukum yang ada

     
    b. Sebab-sebab Korupsi Menurut Lopa,yaitu:
    -Kerusakan moral
    -Kelemahan system
    -Kerawanan kondisi sosial ekonomi
    -Penindakan hukum tidak tegas
    -Serangan pejabat meminta sumbangan dari pengusaha
    -Pungli
    -Kekurang pengertian TPK
    -Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara tertutup
    -Lemahnya fungsi control dari DPR
    -Lemahnya peraturan perUU yang ada
    -Gabungan dari sejumlah factor

    6.Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

    a.UU No. 47 Tahun 1957 Jo. UU No. 79 Tahun 1957 Peraturan Penguasa Perang Pusat / Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat / Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor Prt/Z/1/7.

    b.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

    c.UU No. 1 Tahun 1960 menjadi UU No. 24 Prp Tahun 1960

    d.UU No. 3 Tahun 1971

    e.Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 menjadi dasar dari pembentukan UU No. 31 Tahun 1999

    f.UU No. 20 Tahun 2001

    g.UU No. 30 Tahun 2002

     
    7. UU yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi

    a.UU NO. 3 Tahun 1971; Sepanjang Perbuatan Itu Dilakukan Sebelum Tanggal 16 Agustus Tahun 1999;

    b.UU NO. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

     
    8.Definisi Korupsi Menurut  Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 yang Telah Diubah Dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001.

    a.Kerugian keuangan Negara.   
    1.Pasal 2
    2. pasal 3

    b.Suap-Menyuap
    1.Pasal 5 (1) hurup a
    2.Pasal 5 (1) b.
    3.Pasal 13
    4.pasal 5 (2)  
    5.Pasal 12 huruf  a
    6.Pasal 12 bhuruf b
    7.Pasal 11
    8.Pasal 6 (1) huruf a
    9.Pasal 6 (2)
    10.Pasal 12 huruf c
    11.Pasal 12 huruf d

    c.Pengelapan Dalam Jabatan :
    1. Pasal 8
    2. Pasal 9
    3. Pasal 10 huruf a
    4. Pasal 10 hutuf
    5. Pasal 10 hurf c

    d.Pemerasan :
    1. Pasal 12 huruf e
    2. Pasal 12 hurug g
    3. Pasal 12 huruf f

    e.Perbuatan curang :
    1. Pasal 7 (1)huruf a
    2. pasal 7 (1) huruf b
    3. pasal 7 (1) huruf c
    4.pasal 7 (1) huruf d
    5. pasal 7 (2)
    6. pasal 12 huruf h.  

    f.Benturan kepentingan dalam pengadaan :
    1.  Pasal 12 huruf i.

    g.Gratifikasi  
    1. pasal 12 B jo. Pasal 12 C

    h.Tindak  Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Korupsi  :

    1.Merintangi  proses pemeriksaan perkara korupsi.

    2.Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.

    3.Bank Yang tidak Memberikan keterangan rekening tersangka.

    4.Saksi atau Ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

    5.Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan  atau member  keterangan palsu.

    6.Saksi yang membuka identitas pelapor.

     

    9.Delik – Delik (Tindak Pidana) Korupsi

    a.Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

    b.Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu Pasal 5 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 209 KUHP (SUAP AKTIF).

    c.Delik penyuapan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dan Advokat Pasal 6 UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 yang diadopsi dari Pasal 210 KUHP (SUAP AKTIF).

    d.Delik dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam menyerahkan alat keperluan TNI dan Kepolisian  RI  Pasal 7 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP.

    e.Delik  Pegawai Negeri menggelapkan Uang dan Surat Berharga Pasal 8 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP.

    f.Delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Pasal 9 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 416 KUHP.

    g.Delik  Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar untuk meyakinkan/membuktikan di muka pejabat yang berwenang Pasal 10 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 417 KUHP.

     h.Delik Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, Pasal 11 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 418 KUHP.

    i.Delik Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat menerima hadiah atau janji (suap pasif), Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan, Pasal 12 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.

    j.Delik Pegawai Negeri menerima gratifikasi (Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi pemberian dalam arti luas, yakni : pemberian uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (Pasal 12 B UU. No.20 Tahun 2001).

    k.Delik suap pada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan Jabatan  Pasal 13 UU. No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001.

    l.Delik yang berhubungan dengan hukum acara Pemberantasan Korupsi : Mencegah, merintangi/menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPK (Pasal 21 UU. No.31 Tahun 1999).

    m.Tersangka tidak memberikan keterangan seluruh hartanya, saksi bank, setiap saksi dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu (Pasal 22 UU. No.31 Tahun 1999).

    n. Delik saksi menyebut pelapor tindak pidana  korupsi (Pasal 24 Jo. Pasal 31 UU. No.31 Tahun 1999).

     
    10.Rumusan Keuangan Negara dan Kerugian Negara  

    a. Keuangan Negara

    Keuangan Negara Menurut Penjelasan UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU NO. 20 Tahun 2001, yaitu : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

    1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

    2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

    b. Kerugian Negara

    Kerugian Negara adalah menurut Pasal 1 angka 22 UU NO. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara : Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

    Kerugian Negara Dalam Praktek Peradilan :Harus Riil Dan Terukur.

    11.Instrumen Peraturan Yang Terkait Dengan Terciptanya Aparat Yang Bersih

    a.Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
    Prinsipnya : Badan Publik (termasuk Pemerintah Daerah) harus menyediakan informasi bagi publik baik informasi itu diminta atau tidak diminta, seperti informasi yang harus tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang harus diumumkan secara serta merta) kecuali informasi yang diminta termasuk yang dikecualikan atau rahasia.

    b.UU. Nomor 20 Tahun 2002 Tentang KPK
    Khususnya mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK)

    c.UU. No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
    Khususnya tentang pengelolaan piutang dan utang, Pengelolaan Investasi, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ketentuan dalam Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD

    d.UU. No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
    Khususnya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

    e.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
    Prinsipnya : Memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik , diantaranya mengenai terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang Hak tanggung jawab kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

    f.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lampiran BAB IV.1.2, huruf E angka 35)
    Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

    g.UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
    Mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

    h.Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015

    Instruksi tersebut salah satunya ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, yang diantaranya mengatur mengenai Pelaksanaan E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik, antara lain

    1.Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel ;

    2.Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah

     
    12.Titik Rawan Terjadinya Korupsi di Pemerintah Daerah
    a.Pengadaan Barang dan Jasa
    b.Proses Perizinan & Pembuatan dokumen/Surat Keterangan.
    c.Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara/Daerah
    d.Pengelolaan Penerimaan Negara/Daerah/Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi, Denda)

     
    13.Kiat Meminimalisir  Titik Rawan Korupsi

    a.Pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik ( E-Procurement) dan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    b.Membuat pelayanan administrasi perizinan/administrasi pembuatan dokumen (KTP, Akte Kelahiran, dll) dengan sistem satu atap atau One Stop Service.

    c.Membuat standarisasi  pelayanan (Standart Operating Procedure/SOP) dan sertifikasi pelayanan, seperti melalui International Organization For Standardization (ISO)

    d.Penandatanganan Pakta Integritas dari PAra pejabat

    e.Melaksanakan keterbukaan Informasi Publiklik

    f.Membuat layanan Pengaduan Publik baik secara elektronik (website, sms dan media sosial : Facebook,Twitter,BBM) ataupun konvensional (Wasakat, Wasnal / Inspektorat)

    g.Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk merubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) di jajaran birokrasi  sehingga kesan aparat di mata masyarakat yaitu : lamban menyelesaikan pekerjaan, datang kantor terlambat, pulang kantor lebih awal, sering menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, birokrasi yang berbelit-belit, suka menerima suap /korupsi dapat dikurangi atau dihilangkan

    h.Membuat MOU/Partnership dengan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan seperti KPK dan Lembaga Ombudsman RI.

     

    C. Penutup

    “…..dengan disampaikan materi tentang Korupsi ini kepada pihak sekolah, diharapkan  pihak sekolah dapat  memahami tentang korupsi, hal-hal apa saja yang tergolong pada korupsi, serta seluk beluk korupsi. Jangan hanya karena ketidaktahuan tentang hal tersebut di atas, maka pihak sekolah berurusan dengan  hukum. Sekali lagi ditekankan oleh  beliau bahwa jangan sampai pihak sekolah beurusan dengan kejaksaan, apalagi sampai menjadi tersangka”, demikian nara sumber yang menjabat Kasi Tindak Pidana pada Kajari Batusangkar ini kepada peserta penyuluhan hukum.

     

    FacebookTwitterGoogle+Share

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

    Tulisan Terkini
    Buku Pegangan Siswa
    Diktat Ekonomi SMA/MA

    Bagaimana menurut pendapat Anda tentang website Fitriany Gustariny ini?

    Lihat Hasil Jajak Pendapat

    Loading ... Loading ...

    Laporan Karya Inovatif
    Berita Lainnya
    SONIAN ARTIS DAN GURU
    SONIAN ARTIS DAN GURU
    SONIAN ARTIS DAN GURU SONIAN ARTIS DAN GURU Artis Film shootin
    SONIAN MALAM MINGGU, AKU, DAN KAMU
    SONIAN MALAM MINGGU, AKU, DAN KAMU
    SONIAN MALAM MINGGU, AKU, DAN KAMU SONIAN MALAM MINGGU, AKU, DA
    SONIAN GURU DAN DANA GAJAH PLUS SONIAN GURU DAN DANA GAJAH PL
    SONIAN OMBAK DAN AKU
    SONIAN OMBAK DAN AKU
    SONIAN OMBAK DAN AKU SONIAN OMBAK DAN AKU Debur ombak putih
    SONIAN PERAHU DAN AKU
    SONIAN PERAHU DAN AKU
    SONIAN PERAHU DAN AKU SONIAN PERAHU DAN AKU Kembara lautan Ta

    Temukan Kami di Facebook

    Pencarian

           

    .

    Galeri Foto
    Klik Slideshow di bawah untuk
    melihat Galeri Foto secara lengkap
    20150203_121026-1.jpg
    20150203_121051-1.jpg
    IMG_39759949695819.jpeg
    20131120_110407-1.jpg
    20131120_110424-1.jpg
    20131219_140230.jpg
    Cerita Bergambar
    Kalender
    Maret 2021
    S M T W T F S
    28 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    Buku Tamu